Luhut tegas bantah tuduhan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari
Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah kabar yang menuding dirinya memiliki keterkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari. Melalui Juru Bicara Jodi Mahardi, ia menegaskan bahwa informasi yang beredar belakangan ini tidak sesuai kenyataan.
“Menanggapi berbagai kabar simpang siur yang muncul di media sosial maupun ruang publik, kami luruskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Jodi dalam pernyataannya.
Jodi menambahkan bahwa Luhut tidak memiliki hubungan apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan tersebut.
“Seluruh klaim yang menyebutkan adanya kepemilikan atau keterlibatan beliau adalah keliru dan tidak memiliki dasar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Luhut selalu mematuhi aturan, mulai dari prinsip transparansi, etika pemerintahan, hingga penanganan potensi konflik kepentingan. Luhut pun siap menjalani proses klarifikasi apa pun dan mengajak publik untuk selektif terhadap informasi yang beredar.
Jodi turut mengimbau agar setiap orang berhati-hati sebelum menyebarkan kabar yang belum melalui proses verifikasi. Ia berharap ruang digital digunakan secara bertanggung jawab demi mencegah disinformasi yang merugikan.
“Untuk menjaga akurasi dan mencegah penyebaran hoaks, kami membuka ruang bagi media maupun masyarakat untuk melakukan klarifikasi langsung kepada kami jika diperlukan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Luhut juga meluruskan kembali sejarah terbentuknya kawasan industri Morowali, yang kini menjadi pusat aktivitas PT Indonesia Morowali Industrial Park. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut dimulai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan saat era Presiden Joko Widodo.
“Pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan peresmiannya terjadi pada masa Presiden Joko Widodo. Dari situlah muncul gagasan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah,” tutur Luhut.
Luhut mengakui bahwa upaya mendatangkan investor pada waktu itu bukan perkara mudah. Setelah melakukan berbagai kajian, hanya Tiongkok yang dinilai memenuhi kebutuhan Indonesia dalam hal teknologi, pasar, dan kapasitas investasi.
“Tentu perjalanan ini menghadirkan banyak tantangan. Namun setiap keputusan kami ambil melalui proses terpadu yang transparan, dengan perhitungan untung–rugi yang matang, dan selalu berlandaskan kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap bentuk kerja sama dengan investor strategis selalu disertai persyaratan agar manfaat bagi Indonesia optimal. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan mencakup penggunaan teknologi terdepan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas.
Sumber : thaichili2go.com
